))
Polemik Tunjangan Rumah Dinas Anggota DPR Capai Puluhan Juta Perbulan
Manage episode 444319282 series 3127068
Inhalt bereitgestellt von KBR Prime. Alle Podcast-Inhalte, einschließlich Episoden, Grafiken und Podcast-Beschreibungen, werden direkt von KBR Prime oder seinem Podcast-Plattformpartner hochgeladen und bereitgestellt. Wenn Sie glauben, dass jemand Ihr urheberrechtlich geschütztes Werk ohne Ihre Erlaubnis nutzt, können Sie dem hier beschriebenen Verfahren folgen https://de.player.fm/legal.
Sebanyak 580 wakil rakyat telah dilantik dan menduduki kursi di DPR RI periode 2025-2029. Dari 18 partai politik yang mengikuti Pemilu 2024, KPU menetapkan 8 partai yang memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, PAN, Demokrat, NasDem dan PKS.
Tapi, di awal masa jabatannya, uang tunjangan rumah dinas yang akan mereka terima menjadi perbincangan netizen +62.
Rencana penghapusan fasilitas rumah dinas DPR dan menggantinya dengan uang tunjangan rumah ini tertuang melalui surat Sekretariat Jenderal DPR pada 25 September lalu.
Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar beralasan, rumah dinas anggota DPR yang selama ini digunakan sudah tidak layak kondisinya. Kata Indra, tak jarang anggota DPR RI mesti merogoh koceknya sendiri untuk biaya perbaikan. Kalau rumah dinas dipertahankan, Indra menyebut anggaran perbaikannya akan lebih besar.
Untuk besaran tunjangan yang akan digelontorkan, Indra belum memiliki angka pasti. Tapi usai meninjau rumah dinas anggota DPR RI di Kalibata, Indra menyebut kalau anggota DPRD di tingkat provinsi atau kabupaten, kota saja, uang perumahannya sebesar Rp 40 juta, Rp 50 juta. Jadi, dimungkinkan angkanya lebih besar untuk di Jakarta
1548 Episoden
Teilen
